CARA PERBAIKAN BETON PADA KOLOM,PELAT DAN BALOK

Cara perbaikan beton pada kolom pelat dan balok- Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang perbaikan struktur khususnya pada struktur beton bertulang. Mengapa harus ada perbaikan? Tentu karena kemampuan dari struktur beton tersebut tidak sesuai dengan perencanaan. Banyak faktor yang menyebabkan struktur beton seperti kolom, pelat, balok, pondasi dan sebagainya yang mengalami kegagalan struktur. Arti kata kegagalan mungkin terlihat seram namun memang dampak yang akan dihasilkan jika tidak sesuai dengan perencanaan konsultan akan berakibat fatal dan membahayakn semua orang di dalam gedung. Banyak sekali cara perbaikan beton pada kolom, pelat maupun balok yang bisa dilakukan apabila terjadi kegagalan struktur. Namun tidak semua struktur beton bisa diperbaiki tergantung dari tingkat kerusakan.

Perbaikan beton bisa dilakukan pada struktur karena indikasi-indikasi tertentu antara lain:

1. Mutu beton yang dihasilkan tidak sesuai dengan perencanaan, Misalkan struktur kolom direncanakan oleh konsultan dengan mutu beton FC 35 Mpa. Namun setelah dites umur 28 hari mutu beton yang tercapai hanya 25 Mpa. Maka beton tersebut harus segera di treatment agar mutu beton kembali sesuai dengan perencanaan.
2. Terjadi kerusakan struktur beton karena gempa bumi. Pada kasus ini tidak semua struktur bisa diperbaiki tergantung dari hasil evaluasi setelah terjadi gempa. Apabila termasuk dalam kategori kerusakan parah maka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Namun jika masih dalam kategori kerusakan ringan bisa diperbaiki lagi dengan perhitungan dari konsultan.

Beberapa penyebab mengapa mutu beton tidak sesuai dengan perencanaan antara lain

1. Terjadi kesalahan dari Batching plant Ready Mix misalkan kualitas pasir yang sangat buruk banyak mengandung lumpur, menggunakan semen yang tidak biasanya. Walaupun di Batching Plant sudah terkomputerisasi dalam membuat proporsi campuran beton namun masih sering terjadi kesalahan yang berakibat fatal. 
2. Kesalahan proses pelaksanaan saat pengecoran. Sering kali proses pengecoran terlalu banyak ditambah dengan air. Alasannya adalah menambah workability. Justru dengan menambah air yang berlebihan akan mengurangi mutu beton setelah dicor. Pada artikel Inilah 7 kesalahan umum yang sering terjadi di Proyek gedung  sudah dijelaskan akibat dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar. 

Lalu bagaimana cara perbaikan beton pada struktur kolom, pelat, dan balok agar mutu beton kembali normal dan sesuai dengan perencanaan. Di sini saya tidak akan menerangkan cara perhitunganya karena tiap kasus berbeda-beda. Ada beberapa cara perbaikan struktur beton yang bisa digunakan.

1. KOLOM

struktur kolom merupakan struktur utama yang akan berakibat fatal ke seluruh bangunan jika terjadi kerusakan parah. Bayangkan saja jika balok tidak mengalami kerusakan namun kolom mengalami kerusakan berat seluruh bangunan akan roboh. Oleh karena itulah mengapa dalam konsep perencanaan struktur harus menggunakan konsep Strongth Colom Weak Beam. 

Beberapa kerusakan dan cara perbaikan beton yang terjadi di Kolom antara lain 

• Retak, tanpa ada beton yang pecah dan tulangan tidak rusak. Cara perbaikan ini dengan injeksi saja menggunakan resin/epoxy.
• Pada beton bagian dalam mengalami spalling atau rusak, namun tulangan tidak rusak. Cara perbaikan beton dengan grouting. Grouting adalah memberikan campuran adukan beton dengan bahan khusus dengan mutu tinggi. 
• Beton pecah disertai dengan disertai buckling pada tulangan. Cara perbaikan dilakukan dengan tulangan yang buckling dipotong dan diganti tulangan baru dan diberi sengkang, lalu di grouting/cor beton mutu tinggi. Alternatif lain bisa diberi perkuatan sengkang, grouting dan jacketting atau pembesaran ukuran kolom beton. 

2. BALOK

Balok merupakan elemen struktur yang berfungsi menahan lentur dan geser. Pada struktur beton ini pun tidak jauh berbeda dengan kolom dalam penanganannya. Sesuai dengan fungsi balok yaitu menahan gaya lentur dan geser maka yang perlu diperbaiki adalah kekuatan lentur dan gesernya. Cara perbaikan beton dilakukan sesuai dengan tingka kerusakannya.

Berikut beberapa cara perbaikan beton pada balok untuk memperkuat kemampuan gaya lentur dan geser dengan metode Perkuatan balok (strengthening). Perkuatan balok dapat dilakukan dengan.

• Menambah tumpuan atau mengurangi bentang balok.
• Jacketting atau memperbesar ukuran balok dengan beton bertulang.
• Memberikan perkuatan berupa baja-prategang
• Memberi perkuatan pelat baja pada daerah yang mengalami kegagalan lentur
• Memberikan Fiber Reinforce Plastic atau FRP sheet

3. PELAT

Pelat merupakan element struktur yang berbentuk bidang yang langsung terkena beban hidup maupun beban mati. Seperti halnya dengan elemen struktur lain, pelat juga dapat terjadi kerusakan akibat gaya yang tidak mempu dipikul oleh struktur pelat beton. Cara perbaikan beton pada pelat tergantung dari tingkat kerusakannya. Pada umumnya kerusakan pelat terjadi pada ujung-ujung pelat yang terputus. 

Berikut cara perbaikan beton pada pelat.

• Kerusakan retak-retak, perbaikan cukup dilakukan dengan injeksi menggunakan epoxy/resin atau produk lain yang khusus untuk injeksi beton.
• Kerusakan retak cukup lebar dan beton pecah namun tulangan masih baik, perbaikan beton dapat dilakukan dengan cara beton dibersihkan dan dikasarkan kemudian di grouting ulang. 
• Jika kerusakan sudah serius maka cara perbaikan yang bisa dilakukan adalah menambah ketebalan pelat. Penebalan pelat bisa dilakukan pada sisi bawah pelat. Yang perlu diperhatikan dalam penebalan plat adalah dipastikan kelekatan beton lama dan baru bekerja dengan baik. Agar terjadi kelekatan bisa menambahkan shear connector maupun admixture.

Itulah beberapa cara perbaikan beton pada kolom, pelat dan balok. Sebenarnya masih banyak lagi cara perbaikan tergantung dari kondisi tingkat kerusakan. Sebaik-baiknya tindakan adalah pencegahan terjadi kerusakan. Oleh karena itu sebagai konstruktor atau perencana struktur harus memperhatikan beban-beban yang bekerja pada saat mendesain. Selain itu sebagai kontrkator pun juga harus menjaga kualitas pelaksanaan agar semua dapat berjalan dengan lancar. 

BAGAIMANA CARA MENGHITUNG PROGRES PROYEK DENGAN MUDAH

Cara menghitung progress pekerjaan proyek dengan mudah- Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips dan metode untuk menghitung progress pekerjaan pada proyek. Tujuan dari menghitung progress ini adalah untuk membuat perhitungan opname untuk mandor. Pada artikel sebelumnya berjudul cara membuat kurva S proyek sudah dijelaskan bahwa kurva S adalah jadwal pelaksanaan proyek sebagai acuan beberapa pekerjaan dan kontrol durasi pekerjaan. Untuk mengontrol dan mengetahui apakah pelaksanaan dilapangan sudah sesuai dengan kurva S atau belum maka bisa diketahui dengan menghitung progress pekerjaan terlebih dahulu.

Cara menghitung progress pekerjaan proyek sangat mudah dilakukan bahkan oleh seorang engineer baru pun sangat bisa dilakukan karena rumus perhitungan yang sangat sederhana. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi bahwa progress pekerjaan sangat penting dilakukan karena digunakan untuk acuan opname. Anda bisa membaca pengertian opname dan retensi apabila belum mengetahui apa itu opname.

Apabila anda sebagai control engineer pada sebuah proyek terutama sistem swakelola, tentu menghitung progress pekerjaan adalah tugas anda. Berbicara masalah pekerjaan di proyek, pekerjaan proyek terdiri dari pekerjaan yang sudah dikerjakan dan pekerjaan yang belum dikerjakan. Yang dinamakan dengan progress pekerjaan adalah pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh subkon atau mandor sesuai dengan gambar dan rencana kerja dan syarat. Jika masih ada pekerjaan yang belum dikerjakan itu tidak termasuk progress pekerjaan.

Cara menghitung progress pekerjaan proyek menggunakan rumus sebagai berikut

Progress = (volume pekerjaan sudah dikerjakan / volume pekerjaan total) x 100%

Langkah-langkah yang harus anda mulai untuk menghitung progress adalah

1. Mengidentifikasi item pekerjaan yang sudah berjalan di lapangan misalkan pekerjaan kolom, pekerjaan balok, dan pekerjaan pelat.
2. Membreakdown atau menguraikan lagi dalam pekerjaan itu terdapat sub item pekerjaan apa saja. Misalkan pekerjaan kolom terdapat sub pekerjaan bekisting, beton, dan pembesian.
3. Menghitung volume sub pekerjaan misalkan pekerjaan bekisting yang sudah terpasang pada volume sebesar 100 m2, beton yang sudah dikerjakan 2 m3 dan sebagainya.
4. Hasil volume yang sudah dikerjakan tersebut kemudian dibagi dengan volume pekerjaan total dikali 100%. 
5. Volume yang sudah dihitung dikalikan dengan harga upah per satuan sesuai dengan kesepakatan
6. Lakukan hal yang sama dengan sub-sub pekerjaan lain.

Agar lebih jelasnya Cara menghitung progress pekerjaan proyek dengan mudah, saya bericontoh hitungan sebagai berikut.

Pada sebuah proyek hotel 9 lantai terdapat seorang mandor struktur akan melakukan pengajuan opname pekerjaan kolom lantai 1. Volume total pekerjaan kolom adalah bekisting 300 m2, beton 200 m3, pembesian 10000 kg. Berapa jumlah upah yang harus dibayar kepada mandor tersebut jika upah untuk bekisting 25000 / m2, beton 30000/m3, dan pembesian 1000/kg.?

Identifikasi item pekerjaan

Pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah bekisting kolom, beton kolom, pembesian kolom pada lantai 1. 

Menghitung volume sub pekerjaan

Luas bekisting kolom yang sudah dikerjakan pada lantai 1 adalah 20 m2. Volume beton yang sudah dicor lantai 1 adalah 12 m3. Sedangkan pembesian yang sudah dikerjakan adalah 1200 kg. 

Persentase pekerjaan 

Pekerjaan bekisting kolom = 20/300 x 100% = 7%

Pekerjaan beton kolom = 12/200x100 = 7%

Pekerjaan pembesian = 1200/10000x100% = 12%

Perhitungan opname atau biaya

Bekisting kolom = 20 m2 x 25000 = 500.000,-

Beton kolom = 12 m3 x 30000 = 600.000,-

pembesian kolom = 1200 kg x 1000 = 1.200.000,-

Total = 2.300.000,-

Retensi = 5% x 2.300.000 = 115.000,-

Total opname = total- retensi = 2.300.00 - 115.000 = 2.185.000,-

Ini merupakan contoh untuk perhitungan progress pekerjaan proyek atau opname lapangan. Pada contoh di atas kenapa saya kurangi retensi. Sperti pada artikel sebelumnya, retensi adalah biaya jaminan pekerjaan yang sudah dikerjakan berupa potongan pada saat opname. Jika pekerjaan tersebut sudah selesai masa pemeliharaanya, maka biaya retensi dapat dicairkan kembali.  

PANDUAN UNTUK ESTIMATOR DALAM MENGHITUNG RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK

Sebelum memulai suatu pekerjaan akan lebih baik kalau kita menghitung semua bahan yang diperlukan

untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dengan adanya RAP maka bisa dihindari pengadaan bahan

yang berlebih atau kekurangan bahan yang akan berakibat terganggunya pelaksanaan pekerjaan.

RAP setiap pekerjaan dikelompokkan menjadi 5 kelompok utama yang disingkat BUASO yaitu :

1. Bahan

2. Upah

3. Alat

4. Subkon

5. Overhead

Dalam menghitung RAP pertama‐tama harus ditentukan volume setiap item pekerjaan atau kegiatan,

lalu ditentukan metode yang akan dipakai. Karena perbedaan metode pelaksanaan akan berakibat pada

perbedaan kebutuhan BUASO. Sebagai contoh untuk pekerjaan pembuatan lantai beton apabila

dikerjakan secara manual tentu tidak membutuhkan beton molen (Alat).

Metode kerja yang baik tentulah yang menghasilkan Biaya termurah dengan Mutu atau kualitas sesuai

persyaratan dan Waktu yang paling cepat, dan ini dikenal dengan konsep BMW (Biaya, Mutu , Waktu).

Untuk menghasilkan RAP dengan Metode terbaik diperlukan tenaga ahli yang berpengalaman dan

pengetahuan yang baik tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Sebagai ilustrasi akan dihitung biaya untuk pembangunan pagar sementara yang terbuat dari seng

gelombang dengan tiang dari kayu dolken dan dihubungkan dengan kaso ukuran 5/7. Permukaan seng

dicat satu sisi bagian luar.

Aktivitas yang perlu dilakukan :

1. Pemasangan tiang kayu dolken dengan jarak 2 m

2. Pemasangan kayu kaso sebagai penghubung pada bagian bawah dan atas

3. Pemasangan seng dengan paku payung 3 buah diatas dan tiga buah dibawah

4. Pengecatan sisi luar sekali cat (satu lapis)

Sebelum memasang tiang dengan jarak 2 meter perlu dilakukan evaluasi apakah dengan panjang kaso 4

meter (atau mungkin 390 cm) jarak 2 meter adalah jarak terbaik ?.

Apabila panjang kaso adalah 4 meter, maka akan lebih baik jarak tiang dibuat 195 cm, sehingga ada

overlap ketika kaso dipasang sepanjang 10 cm, hal ini untuk menghindari pemasangan kayu

penyambung kaso apabila tidak pas bertemu di tiang dolken. Pemasangan kaso atas dan bawah dibuat

tidak disambung pada tiang dolken yang sama tetapi dibuat bergantian satu disambung pada atas tiang

dolken pertama dan satu lagi disambung dibawah pada tiang dolken kedua.

Untuk pemasangan tiang dolken juga bisa ditempuh berbagai cara, dengan menggali lubang kemudian

kayu dolken ditancapkan lalu diurug kelilingnya lalu dipadatkan, atau bisa juga potongan kayu dolken

sepanjang 1 M ditancapkan dengan dipukul palu besar kemudian kayu dolken sepanjang 2 M diikatkan

ke dolken yang sudah ditancapkan dengan kawat jemuran sebanyak 2 ikatan.

Untuk pengecatan bisa dilakukan sebelum dipasang atau setelah seng terpasang. Apabila tukang bisa

bekerja dengan baik dan bersih maka pengecatan seng yang dilakukan sebelum terpasang akan

menghemat waktu.

Setelah metode kerja ditetapkan, barulah perhitungan RAP dilakukan. Metode kerja yang baik harus

dilengkapi dengan gambar sket dan penjelasan agar dapat dilaksanakan oleh pelaksana dilapangan

dengan baik tanpa keraguan.

Prinsip yang perlu diperhatikan, jangan pernah puas dengan satu metode yang pernah dilaksanakan. Kaji

ulang apakah ada cara lain yang lebih baik sehingga menghasilkan BMW terbaik.

Selamat bekerja dan berkreasi…!

SIAP Kontraktor

 

RANGKA BETON BERTULANG, TEKNIK SIPIL

Rangka Beton Bertulang

Penggunaan beton bertulang dalam konstruksi gedung sudah umum dilakukan. Beberapa keuntungan menggunakan beton bertulang antara lain: kekuatannya menahan beban yang sangat tinggi, mudah dibentuk sesuai kebutuhan, keawetannya, dan ketahanan terhadap api yang lebih baik dari struktur baja (karena adanya selimut beton yang melindungi tulangan baja di dalamnya). Salah satu kekurangannya adalah bervariasinya kuat tekan beton yang sangat dipengaruhi oleh jenis, kualitas, dan komposisi material pembentuknya (aggregat, semen dan air), serta cara pengerjaannya. Oleh sebab itu, kontrol kualitas beton biasanya cukup ketat baik dalam proses pengadukannya, pengecorannya serta perawatan setelah dicor. Biasanya dalam spesifikasi teknis suatu bangunan yang akan dilaksanakan, dipersyaratkan perlunya pengujian mutu beton agar kuat tekan beton sesuai dengan yang direncanakan.

Lokasi pembuatan beton dapat dilakukan pada site proyek, atau dapat juga dengan memesan beton yang sudah jadi (ready mix). Proses pembentukan struktur beton bertulang dapat dilakukan di tempat, atau dapat juga menggunakan beton precast (memesan sudah jadi sesuai dimensi yang ditentukan). Ditinjau dari sistem penulangannya, dikenal beton bertulang biasa dan beton prategang (prestressed).




Gambar Penulangan balok dan kolom eksternal

Beberapa Macam Bentuk Atap Bangunan

Macam - macam bentuk atap bangunan :

Atap merupakan bagian bangunan yang berperan penting dalam keindahan bentuk bangunan bahkan kadang kala atap menjadi suatu ciri khas dari sebuah bangunan atau ciri khas daerah tertentu .

Oleh karena itu arsitek sering kali membuat bentuk atap yang aneh atau lain dari pada yang lain. Namun demikian secara umum bentuk atap dibedakan menjadi beberapa macam antara lain: 

1. Atap Pelana

Bentuk atap seperti ini biasanya dipakai pada rumah-rumah sangat sederhana, karena bentuknya yang sederhana, gampang membuatnya dan biayanya ekonomis. bahan yang sering dipakai adalah bahan yang berbentuk lembaran seperti asbes, seng dan sebagainya. Model seperti ini dipilih dimaksudkan agar tidak banyak diperlukan pemotongan atap untuk membuat sudut jurai luar.

Gambar Atap Pelana

2. Atap Limas

Untuk rumah dengan denah persegi panjang. Bentuk atap seperti ini paling banyak dipakai karena bentuknya bagus, mempunyai kemiringan ke empat arah dengan puncak memanjang. Bentuk atap ini paling aman dan mudah perawatannya . Bahan atap yang sering dipakai adalah genteng karena murah , mudah memasang dan tidak diperlukan pemotongan bahan .

Gambar Atap Limas

3. Atap Tenda

Untuk bangunan yang memiliki denah persegi, paling banyak memilih bentuk atap tenda . Bentuknya hampir sama dengan atap limas , memiliki kemiringan ke empat arah , hanya puncak satu titik ditengah (gambar 4.3) . Dinamakan atap tenda karena bentuknya menyerupai tenda yang keempat sudutnya diikat dan ditengah-tengah ditopang dengan satu tiang. Bahan yang sering dipakai Atap model ini adalah genteng, sirap dan sebagainya.

Gambar Atap tenda

4. Atap Joglo 

Bentuk atap seperti ini banyak dipakai pada rumah tradisional Jawa. Atap seperti ini bisa dipakai untuk denah bujur sangkar ataupun persegi panjang. Struktur atap ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian atas yang mempunyai kemiringan lebih curam dan bagian bawah ( bagian luar ) memiliki kemiringan lebih landai. Oleh karena itu terjadi patahan atap pada gording. Besarnya sudut kemiringan atap bagian bawah dan atas tergantung dari bahan yang dipakai. Karena bentuk atap seperti ini mengutamakan keindahan, maka bahan yang dipakaipun harus yang memiliki nilai artistik.     

Gambar Atap Joglo.

5. Atap Mansard

Bentuk atap mansard ini merupakan kebalikan dari atap joglo. pada atap joglo patahannya kedalam, sedangkan pada atap mansard patahannya keluar. sehingga sudut kemiringan atap bagian atas lebih kecil dari sudut kemiringan atap bagian bawah. bentuk. Bentuk atap seperti ini banyak kita jumpai pada bangunan lumbung padi, tetapi di Bali patahan ini dibuat lebih halus sehingga mendekati lengkung. 

Gambar Atap Mansard.

6. Atap Kubah 

Atap kubah mempunyai tampak depan dan tampak samping berbentuk lengkung/ setengah lingkaran. Sedangkan tampak atasnya bisa berbentuk segi 8, segi banyak beraturan sampai berbentuk lingkaran ( gambar 4.6 ). Bentuk atap seperti ini banyak kita jumpai pada atap puncak dari bangunan mesjid, teater IMAX Keong Emas dan sebagainya. Pembuatan atap seperti ini memang membutuhkan lebih banyak bahan karena daya tutupnya relatif lebih kecil dan banyak dilakukan pemotongan bahan. Disamping itu pengerjaannya memerlukan keahlian dan ketelitian yang tinggi.

Gambar Atap Kubah

7. Atap Gergaji

Untuk bangunan yang luas ( panjang dan lebar ), seperti bangunan pabrik, hangar dan sebagainya, jika dibuat atap limas atau bentuk lain, maka akan didapat tinggi atap yang sangat tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan tinggi bangunan sehingga kesannya keberatan atap. Oleh karena itu luas bidang atap dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Pada setiap bagian dibuat atap dengan satu kemiringan dengan emperan sebagai pencegah tetesan air hujan dari depan. Bentuk atap dengan satu kemiringan ini menyerupai gigi gergaji, sehingga disebut atap gergaji ( gambar 4.7 ). Disamping itu juga bentuk atap seperti ini dimaksudkan untuk memperoleh ventilasi dibawah atap emperan. 

ARTI DARI TEGANGAN , REGANGAN, MODILUS ELASTISITAS DAN HUKUM HOOK, TEKNIK SIPIL

 

ARTI DARI TEGANGAN , REGANGAN, MODULUS ELASTISITAS DAN  HUKUM HOOK


Tegangan (stress) didefinisikan sebagai gaya yang diperlukan oleh benda untuk kembali ke bentuk semula. Atau gaya F yang diberikan pada benda dibagi dengan luas penampang A tempat gaya tersebut bekerja.

Tegangan dirumuskan oleh:




Tegangan merupakan sebuah besaran skalar dan memiliki satuan N/m² atau Pascal (Pa). F adalah gaya (N), dan A adalah luas penampang (m2). Selain itu, Tegangan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Tegangan normal
    Tegangan normal yaitu intensitas gaya normal per unit luasan. Tegangan normal dibedakan    
    menjadi tegangan normal tekan atau     kompresi dan tegangan normal tarik. Apabila gaya-gaya
   dikenakan pada ujung-ujung batang sedemikian rupa sehingga batang dalam  kondisi tertarik, maka
   terjadi tegangan tarik pada batang, jika batang   dalam kondisi tertekan maka terjadi tegangan
    tekan.

2. Tegangan geser
    Tegangan geser adalah gaya yang bekerja pada benda sejajar dengan penampang.

3. Tegangan volume
    Tegangan volume adalah gaya yang bekerja pada suatu benda     yang menyebabkan terjadinya    
    perubahan volume pada benda tersebut tetapi tidak menyebabkan bentuk benda berubah.

   Regangan

Perubahan relatif dalam ukuran atau bentuk suatu benda karena pemakaian tegangan disebut regangan (strain). Regangan adalah suatu besaran yang tidak memiliki dimensi karena rumusnya yaitu meter per meter. Definisi regangan berdasarkan rumusnya adalah perubahan panjang ΔL
dibagi dengan panjang awal benda L . Secara matematis dapat ditulis:


Bahan-bahan logam biasanya diklasifikasikan sebagai bahan liat (ductile) atau bahan rapuh (brittle). Bahan liat mempunyai gaya regangan (tensile strain) relatif besar sampai dengan titik kerusakan seperti baja atau aluminium. Sedangkan bahan rapuh mempunyai gaya regangan yang relatif
kecil sampai dengan titik yang sama. Batas regangan 0,05 sering dipakai untuk garis pemisah diantara kedua kelas bahan ini. Besi cor dan beton merupakan contoh bahan rapuh.

Modulus Elastisitas
Modulus elatisitas suatu benda dapat dihitung melalui pemberian beban sebagai tegangan yang diberikan pada benda tersebut dan mengamati penunjukan oleh garis rambut sebagai regangannya. Besar pelenturan (f) ditentukan melalui persamaan matematis sebagai berikut:


Keterangan:
E = Modulus elastisitas
B = berat beban (dyne)
L = Panjang batang antara dua tumpuan (cm)
f = pelenturan (cm)
b = lebar batang (cm)
h = tebal batang (cm)

Hukum Hooke

Hubungan antara tegangan dan regangan erat kaitannya dalam teori elastisistas. Apabila hubungan antara tegangan dan regangan dilukiskan dalam bentuk grafik, dapat diketahui bahwa diagram tegangan-regangan berbeda-beda bentuknya menurut jenis bahannnya. Hal ini membuktikan
bahwa keelastisitasan benda dipengaruhi bahan dari bendanya. Dapat kita
ambil contoh grafik keelastisitasan suatu logam kenyal.



Pada bagian awal kurva, tegangan dan regangan bersifat proporsional sampai titik a tercapai. Hubungan proporsional antara tegangan dan regangan dalam daerah ini sesuai dengan Hukum Hooke.
Dikutip dari buku Fisika untuk SMA Kelas XI (Marthen Kanginan : 2004), hukum Hooke dinamakan sesuai dengan nama pencetusnya yaitu Robert Hooke, seorang arsitek yang ditugaskan untuk membangun kembali gedung-gedung di London yang mengalami kebakaran pada tahun 1666.
Beliau menyatakan bahwa:
“Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka
pertambahan panjang pegas berbanding lurus (sebanding) dengan gaya
tariknya.”
Pernyataan tersebut di atas dikenal dengan nama hukum Hooke, dan dapat ditulis melalui persamaan:
.F=kAx

SPIRIT BUMDes

UU Desa Sumber Spirit Baru BUMDes

Penulis : Aris Ahmad Risadi
Tanggal
: 15/09/2014 13:10:06
Desa memiliki hak membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau BUM Desa). Sesunguhnya sinyal itu mulai muncul pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, BUM Desa mulai menjamur setelah secara eksplisit tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten cukup besar. Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan melibatkan BUM Desa dalam program/kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Kendati demikian upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah ini dinilai belum optimal.   Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi sumber spirit baru BUM Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUM Desa yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat.

Secara teknis BUM Desa yang ada sekarang masih mengacu kepada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kedepan Desa mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan.  Dalam hal ini BUM Desa dapat menjadi instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Saat ini BUM Desa diberi peluang untuk mengembangkan berbagai jenis usaha sesusai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun jenis-jenis usaha tersebut meliputi: 1) jasa 2) penyaluran sembilan bahan pokok, 3) perdagangan hasil pertanian; dan/atau 4) industri kecil dan rumah tangga.

Contoh dari usaha jasa adalah jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa energi. Usaha penyaluran sembilan bahan pokok, antara lain beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa. Usaha perdagangan hasil pertanian meliputi jagung, buah-buahan, dan sayuran. Terakhir usaha industri kecil dan rumah tangga, seperti makanan, minuman, kerajinan rakyat, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan.

Jenis usaha yang banyak diusahakan oleh BUM Desa yang sudah ada sekarang baru jenis usaha jasa, itupun baru sebatas jasa keuangan mikro. Dari ketentuan yang ada, BUM Desa dapat mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai rintisan, unit usaha keuangan mikro sangat potensial dijadikan cikal bakal pembentukan BUM Desa. Strategi inilah yang tampaknya dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini, keberadaan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa–Simpan Pinjam) yang sehat menjadi syarat pembentukan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu.

Di Pusat salah satunya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga perekonomian desa, termasuk BUM Desa.  Sejak tahun 2009 KPDT  telah memberikan kepercayaan kepada BUM Desa untuk mengelola Moda Transportasi yang diadakan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT). Hal ini ditegaskan dalam Petunjuk Teknis DAK SPDT yang dikeluarkan oleh KPDT.

Salah satu target yang ingin dicapai dari keberadaan sarana dan prasarana perdesaan yang didanai oleh DAK SPDT adalah meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat produksi menuju pusat-pusat pemasaran, dan meningkatnya akses masyarakat di perdesaan daerah tertinggal terhadap pelayanan publik.

Inisiatif  KPDT untuk memberikan kepercayaan kepada BUM Desa dalam pengelolaan Moda Transportasi bantuan DAK SPDT tampaknya tidak serta merta disambut oleh Pemerintah Kabupaten Tertinggal. Salah satu kendalanya karena sebagian besar dari kabupaten tertinggal tersebut belum memiliki BUM Desa.

Beberapa kabupaten tertinggal yang memberanikan diri memberikan mandat kepada BUM Desa ternyata juga belum mendapatkan hasil yang menggembirakan. Faktor kesiapan BUM Desa dalam mengelola usaha masih menjadi kendala.

Kondisi ini menjadi pertanda bahwa masih dibutuhkan upaya panjang untuk menjadikan BUM Desa sebagai pelaksana pembangunan perekomian perdesaan. Dibutuhkan sinergi dan dukungan yang sepadan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Ada 4 (empat) agenda pokok yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran BUM Desa, yaitu :

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan. Tahapan ini meliputi: perumusan regulasi/pengaturan, dan penataan organisasi. Pemerintah harus merivisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dalam hal ini perlu menyesuaikan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Jika mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, maka Daerah diharapkan untuk:
Menyusun Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa yang minimal memuat tentang: bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil, keuntungan dan kepailitan, kerja sama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan masyarakat;
Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) dalam pembinaan terhadap BUM Desa;
Penguatan kapasitas (capacity building). Mencakup pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi secara berjenjang. Pemerintah melakukannya kepada Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah melakukannya kepada Pemerintah Desa dan BUM Desa;
Penguatan Pasar. Setelah BUM Desa berdiri diharapkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, perluasan pasar, dan mendapatkan fasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya;
Keberlanjutan. Mencakup pengorganisasian, forum advokasi, dan promosi sehingga mendapatkan wujud BUM Desa yang ideal serta semakin mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan terutama  masyarakat dan dunia usaha.


Masalah terbesar yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mendukung kehadiran dan mengoptimalkan peran BUM Desa adalah cengkraman Kementerian/Lembaga yang sudah kecanduaan mengelola kegiatan yang langsung ke tingkat desa.

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu memaksa seluruh pihak terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada BUM Desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan.

Kesemrawutan kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang muncul akibat ego sektoral dan tidak berdayanya Pemerintah Desa dalam memutus mata rantai ini diharapkan dapat terjawab dengan hadirnya BUM Desa dan paradigma baru pengelolan desa sesuai spirit UU Desa.



Tulisan diadaptasi dari Makalah yang  disampaikan untuk acara “Kongres Gerakan Desa 2014” di Hotel Grand Cempaka - Jakarta, 5-6 September 2014.
Penulis adalah Ketua Perkumpulan Studi dan Pembangunan Indonesia (PSPI), anggota Relawan Desa.